Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada
Oleh: Prof. Dr. Boediono
Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan para Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada, Yang saya hormati Ketua, Sekretaris dan para Anggota Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yang saya hormati Rektor, para Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, Yang saya hormati Rektor, para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Sivitas Akademika dan Para Hadirin yang saya muliakan,
Suatu kebahagiaan yang tak terhingga bagi saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa pemikiran saya kepada sidang Majelis yang terhormat ini. Apa yang akan saya sampaikan di sini menyangkut masalah yang, menurut pandangan saya, menyentuh kepentingan kita semua sebagai warga dari bangsa ini, dan bahkan kepentingan anak-cucu kita. Masalah itu adalah mengenai reformasi yang kita laksanakan.
Hampir sembilan tahun sudah kini bangsa Indonesia menempuh jalur perjalanan baru dalam sejarahnya, jalur demokrasi dan pluralisme. Keputusan itu kita ambil sendiri secara sadar sebagai bangsa tanpa didikte oleh siapa pun. Sekarang, setelah mengalami serentetan peristiwa sosial-politik yang menentukan sejarah bangsa dan bahkan dibarengi dengan berbagai cobaan alam, dan masih dalam suasana eforia reformasi yang belum juga reda, kita sepatutnya menghela nafas dan merenung sejenak dan menanyakan pada diri kita: ke mana arus peristiwa dan perkembangan selama ini akan membawa kita, apakah kita akan sampai pada apa yang kita impikan dulu sewaktu kita mengambil sikap sejarah yang krusial itu? Are we on the right track? Apakah ada yang perlu kita koreksi?
Pertanyaan-pertanyaan besar ini tentu tidak mungkin dijawab dalam satu jam. Namun dengan segala kerendahan hati perkenankan saya mengajak para hadirin sekalian untuk bersama saya mengeksplorasi beberapa segi penting dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya sangat sadar bahwa uraian saya maksimal hanya akan dapat memberikan jawaban parsial terhadap sebagian dari pertanyaanpertanyaan besar tersebut.
Saya akan memulai dengan mengingat kembali apa sebenarnya yang kita inginkan sewaktu kita menggulirkan reformasi beberapa tahun lalu. Kemudian, berdasarkan itu dan mengacu kepada hasil-hasil riset yang dapat kita baca akhir-akhir ini, saya akan mencoba mendefinisikan secara umum pengertian ”jalur yang benar”. Karena hanya dengan menyepakati apa yang kita maksud dengan ”the right track”, baru kita bisa menjawab apakah kita ”on the right track”. Sisa waktu yang tersedia akan saya gunakan untuk mengupas simpul-simpul kritis sepanjang jalur perjalanan kita ke depan dan apa yang seyogyanya kita lakukan dan siapkan untuk menghadapinya.
Tuntutan Reformasi
Marilah kita mulai dengan mengajukan pertanyaan: sebenarnya apa motif dasar yang mendorong kita sebagai bangsa memutuskan untuk melakukan perubahan mendasar dalam tata kehidupan sosial-politik kita lebih dari delapan tahun lalu?
Untuk memperoleh perspektif yang benar kita perlu mengingat kembali peristiwa-peristiwa sebelumnya yang membawa kita ke momen yang krusial itu. Selama lebih dari 30 tahun menakhodai negara, Orde Baru telah berhasil mengangkat kondisi kehidupan ekonomi dan sosial di Indonesia secara sangat berarti. Penghasilan per kapita meningkat dari sekitar hanya USD 70 pada pertengahan 1960an menjadi lebih dari USD 1000 pada pertengahan 1990an. Prasarana yang langsung melayani masyarakat maupun yang mendukung kegiatan ekonomi dibangun secara luas. Kemiskinan menurun drastis dan berbagai indikator kesejahteraan sosial mulai dari harapan hidup, tingkat kecukupan gizi, tingkat kematian ibu dan anak, sampai ke tingkat partisipasi pendidikan, ketersediaan air bersih dan perumahan, semuanya menunjukkan perbaikan yang berarti. Indonesia menjadi contoh pembangunan yang sukses.
Dengan perbaikan taraf hidup seperti itu, mengapa timbul keresahan dan tuntutan yang makin mengental untuk perubahan di kalangan masyarakat atau, lebih tepatnya, di antara para elite masyarakat? Jawabannya terletak pada perkembangan di segi lain dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah kemajuan itu, terutama dalam dasawarsa terakhir Orde Baru, tumbuh persepsi di kalangan masyarakat, yang makin mengental setiap hari, bahwa praktek korupsi, penyalahgunaan kewenangan di jajaran pemerintahan dan kroniisme di kalangan dunia usaha makin meluas. Meskipun pers dikendalikan, ceritera mengenai hal itu terus merebak dan kasus-kasus nyata terungkap. Rasa keadilan masyarakat terusik. Namun dalam konstelasi politik yang ada, saluran-saluran untuk kritik, disensi, protes dan koreksi, tersumbat. Keresahan dan ketidakpuasan berakumulasi, siap meledak apabila ada pemicu.
Dan pemicu itu akhirnya tiba. Krisis keuangan yang mulai muncul pada pertengahan 1997 terus memburuk dan memasuki tahun 1998 berkembang menjadi krisis ekonomi skala luas dengan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat banyak. Harga barang kebutuhan pokok naik tajam dan PHK terjadi dimana-mana.3 Keresahan yang semula sebatas kalangan elite berkembang menjadi ketidakpuasan sosial yang akhirnya menjadi kerusuhan masal. Indonesia memasuki tahap krisis multidimensi dan perubahan politik mendasar kemudian terjadi. Lanjut Baca »
